Antara Recognisi, Rekonstruksi dan Kekhawatiran Hilangnya Indigenousity Pondok Pesantren
1Bahar Agus Setiawan, 2Sofyan Rofi
Mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral Pendidikan Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Universitas Muhammadiyah Jember1, Universitas Muhammadiyah Jember2
1baharsetiawan@unmuhjember.ac.id, 2sofyan.rofi@unmuhjember.ac.id

Abstrak
Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang lahir sebelum kemerdekaan Indonesia. Meskipun memiliki sejarah panjang, namun sikap skeptis selalu mengiringi output pesantren berkaitan dengan recognisinya. Kemandirian dan eksistensi pondok pesantren sepanjang sejarhanya, belum menjadi pertimbangan dalam hal legalitas.  Terbitnya kebijakan PMA nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan Mu’addalah pada Pondok Pesantren memberikan harapan baru atas pengakuan output/lulusan pesantren. Perubahan-perubahan yang menjadi syarat bagi legalitas pesantren Muddalah memberikan problematika tersendiri dan tidak menutup kemungkinan mereduksi indigenousity pesantren itu sendiri. Tulisan ini bertujuan menganalisis kebijakan pesantren Mu’addalah berbasis tinjauan literatur. Hasil telaah terhadap kebijakan ini, pertama, pesantren Muaddalah merupakan bentuk recognisi (penyetaraan/persamaan) bagi institusi pesantren, kedua, kebijakan tersebut menuntut perubahan kurikulum dengan memasukkan mata pelajaran umum, dan ketiga, implementasi kebijakan tersebut harus dipahami secara utuh agar recognisi tidak mengancam indigenousity pesantren itu sendiri.
Kata Kunci : kebijakan, muaddalah, pesantren.
Abstract
The Pesantren are Islamic educational institutions that were born before Indonesian independence. Despite having a long history, skepticism always accompanies the output of pesantren in connection with its recognition. The independence and existence of Islamic boarding schools throughout their history has not yet become a consideration in terms of legality. The issuance of PMA policy number 18 of 2014 concerning the Mu'addalah education unit at Islamic Boarding School gives new hope to the recognition of graduates of pesantren. Changes that are a requirement for the legality of Pesantren Muddalah, provide its own problems and do not rule out reducing the indigenousity of the pesantren itself. This paper aims to analyze the Pesantren Mu'addalah policy based on literature review. The results of the study of this policy, first, the Muaddalah pesantren is a form of recognition (equalization / equality) for pesantren institutions, second, the policy requires curriculum changes to include general subjects, and third, the implementation of the policy must be understood in full so that recognition does not threaten indigenousity pesantren itself.
Keyword : Policy, Muaddalah, pesantren.

Pendahulun
Sejarah panjang pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas dari tradisi pesantren sebagai sebuah institusi lembaga pendidikan yang lahir sebelum Indonesia mengumunkan kemerdekaannya. Pesantren sebagai fakta indigenous dalam konteks keindonesiaan pada perjalanannya belum diakui secara formal sebagai institusi pendidikan yang mampu melahirkan output atau lulusan yang mempunyai kualitas dan daya saing yang tinggi. Pesantren dalam sejarahnya masih dipandang sebagai lembaga atau institusi sebelah mata oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Perspektif yang berifat skeptis yang selalu muncul bersamaan dengan pertanyaan fungsi, relevansi dan jaminan masa depan terhadap lembaga pesantren (Muhakamurrohman, 2018). 
	Merujuk atas deskripsi diatas, di era modernisasi dinamika perkembangan pesantren dari masa ke masa baik dari segi kuantitas dan kualitas menunjukkan alur yang dinamis. Perubahan-perubahan atas sistem pesantren baik dari segi pengelolaan/manajerial dan muatan pembelajaran mengalami inovasi. Pembahasan tentang periodesasi perkembangan pesantren di Indonesia terbagi atas 2 yaitu periode pertama periode Ampel (salafi) yang mercermikan kesederhanaan yang komprehensif dan kedua, periode Gontor yang menggambarkan refleksi atas kemoderenan baik dalam sistem metode pembelajaran maupun dalam konteks fisik bangunan (Herman, 2013). 
	Potret kondisi pesantren pada periode awal memang tidak bisa dilepaskan dari makna pesantren itu sendiri. Kata pesantren selalu di hubungkan dengan awalan kata “pondok” yang secara etimologi memiliki makna yaitu rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu, sedangkan pesantren memiliki arti yaitu tempat belajar para santri (Nawawi, 2006). Meskipun banyak definisi mengenai pesantren namun yang menjadi cri khas dan bersifat khusus yang melekat padanya atas tiga unsur yaitu santri, kyai dan asrama atau tempat tinggal. Pesantren dengan tiga ciri khususnya merupakan basis dalam menjaga eksistensi pesantren itu sendiri. Prinsip sebagai muhafadzah 'ala al qadim al shalih, wa al akhdzu bi al jadid al ashlah, memegang tradisi positif dan mengimbangi dengan hal baru yang bersifat positif, merupakan jati diri kongkrit pesantren (Kesuma, 2018). Era modernisasi dan globalisasi lembaga pendidikan di Indonesia secara nyata memberikan tantangan sendiri bagi pesantren dengan dua sisi yang berbeda, berubah dengan konsekuensi kehilangan tradisi atau tetap mempertahankan tradisi dengan dampak kehilangan eksistensi (Kesuma, 2018). Kekhawatiran atas tantangan tersebut di era millenial, mampu di tepis dan dijawab secara lugas dan tegas oleh pesantren. Fungsi nyata pesantren sebagai institusi yang berfungsi untuk studi pengetahuan agama Islam, melestarikan tradisi Islam serta menghasilkan output intelektual atau cendekiawan Islam merupakan bukti kongkrit bahwa pesantren sebagai warisan pendidikan Islam , sebagai lembaga pendidikan Islam yang bergengsi, berkualitas dan sekaligus mandiri tidak dipengaruhi oleh perubahan sosio-politik, ekonomi dan budaya (Zakaria, 2010).
	Ketangguhan pesantren dalam mengarungi modernisasi pendidikan di Indonesia serta tingkat popularitasnya yang semakin tinggi, merupakan hasil pesantren dalam menjelma sebagai “supermarket” yang mampu menyajikan output yang berkualitas (Ismail, 2017). Merujuk pada fenomena tersebut, modernisasi dan daya saing pesantren tidak bisa dilepas dari kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia. Pengakuan secara yuridis politik kebijakan pendidikan terhadap pesantren diperoleh setelah tumbangnya orde baru oleh era reformasi (Supriadin, 2005). Kebijakan-kebijakan atas pesantren di era kolonial, lebih memposisikan pesantren sebagai ordonasi sekolah liar yang pada akhirnya disikapi oleh oleh penyelenggara pendidikan Islam (baca : pesantren) dengan dua sikap yaitu passive-defensive dan active-progresif. Fakta ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan diskriminatif atas pendidikan Islam yang diberlalukan oleh Belanda. Era orde lama politik kebijakan pendidikan Islam menemukan titik pijak ketika munculnya Departemen Agama yang secara intensif dan masif. Eksistensi pendidikan Islam di era orde lama selaras dengan kemunculan Tap MPRS No. 2 tahun 1960. Keberlanjutan eksistensi pendidikan Islam di Indonesia setelah pada masa orde baru dengan lahirnya UU RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan di era reformasi disempurnakan oleh UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 (Machali, 2012). 
	Angin segar legitimasi pesantren dengan lahirnya Undang-Undang tersebut masih menyisakan problem dimana pesantrean yang dijelaskan sebagai pendidikan keagamaan diposisikan sebagai pendidikan non formal sesuai yang tertera dalam pasal 30 UU Sisidiknas. Konsekuensi logis atas status tersebut, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2007 pada pasal 3 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pendidikan non formal harus mengikuti ujian kesetaraan, sehingga ijazah yang didapat dari pesantren tidak bisa difungsikan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi tanpa mempunyai ijazah kesetaraan.
	Lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah Pada Pondok Pesantren merupakan strating point secara komprehensif modernisasi dan inovasi pesantren. Kemandirian pesantren dalam PMA Nomor 18 Tahun 2014 diakui secara utuh, sehingga pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dapat melakukan inovasi-inovadi dan modernisasi terkait dengan metode, isi dan manajemen pengelolaannya (Hasan, 2016). Tingkat kemandirian pesantren seiring dengan atauran diatas, mempunyai kewenangan untuk menyusun kurikulum, menentukan kompetensi dan lainnya. Pendek kata, eksistensi pesantren tidak perlu pertanyakan lagi baik dari aspek legalitas maupun kualitas, sehingga hal ini berdampak positif terhadap tingkat daya saing pesantren di tengah persaingan global lembaga pendidikan di Indonesia pada khususnya.
	Kebijakan ini pada akhirnya melegitimasi beberapa pesantren yang dikategrorikan sebagai satuan pendidikan mu’addalah. Pesantren yang diakui oleh pemerintah sebagai satuan pendidikan mu’addalah sebanyak 52 pesantren yang tersebar di berbagai wilayah. Jaringan pesantren yang masuk pada sataun pendidikan mu’addalah adalah jaringan pesantren Gontor. Kebijakan satuan pendidikan mu’addalah  sebagai recognition pemerintah atas institusi pesantren pada akhirnya menjadi keniscayaan bagi pesantren untuk bermetamorfosis menjadi lembaga pendidikan dengan quality assurance yang tinggi sehingga pesantren tidak perlu lagi mendirikan lembaga pendidikan formal untuk mengejar legalitas atas lulusannya.
Konsep dan Historitas Pesantren Mu’adalah
	Kemunculan popularitas istilah mu’adalah merupakan konsekuensi logis atas disahkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 di era Menteri Agama Lukman Hakim Syarifudin tertanggal 14 Juli 2014 pada masa akhir jabatan Susilo Bambang Yudhoyono seabgai presiden Kabinet Indonesia Bersatu II. Istilah mu’adalah secara etimologi berasal darai kata “adala”, “yu’dilu”, “mu’adalatan” mempunyai makna penyetaraan atau persamaan (Hidayat & Wahib, 2014). Maksud dari istilah mu’adalah tersebut bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan secara eksplisit diakui oleh pemerintah sebagai institusi pendidikan yang bersifat formal. Bentuk pengakuan ini memberikan pengaruh yang signifikan dan komprehensif terhadap keberadaan pesantren, sehingga institusi pesantren mengelola dirinya sendiri secara mandiri. Pengaruh yang sangat urgent terhadap pesantren atas lahirnya peraturan tersebut adalah pengakuan akan eksistensi ijazah yang di keluarkan oleh pesantren sehingga tidak perlu lagi bagi peserta didik (baca : santri) mengikuti ujian penyetaraan atau persamaan, seperti yang tertuang dalam pasal 26 ayat 6 UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 :
"Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan"
	Eksistensi kesetaraan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan Islam dalam peraturan tersebut secara tegas tertuang dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 menjelaskan :
“Satuan pendidikan mu’adalah pada pondok pesantren yang selanjutnya disebut satuan pendidikan mu’adalah adalah satuan pendidikan keagamaan islam yand diselenggarakan oleh  dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementrian Agama” 

	Ditinjau dari makna terminologi, mu’adalah adalah recognisi/pengakuan/penyetaraan antara lembaga pendidikan yang bernaung di bawah pesantren dan diluar pesantren mengacu pada kriteri baku dan mutu yang telah ditetapkan (Hidayat & Wahib, 2014). Adapun jenis pesantren mu’adalah, merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu’adalah Dirjen Pendis Direktorat PD Pontren tahun 2009 ada dua yaitu : 
“1. Pondok pesantren yang lembaga pendidikannya dimu’adalahkan (disamakan) dengan lembaga pendidikan di luar negeri; dan 2. Pondok pesantren mu’adalah yang disetarakan dengan jenjang MA (Madrasah Aliyah) dalam pengelolaan Depag RI dan yang disetarakan dengan SMA dalam pengelolaan Diknas”
	Sejarah perjalanan konsep mu’adalah memang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pesantren Gontor sebagai institusi lembaga pendidikan keagamaan Islam Indonesia yang diakui oleh perguruan tinggi di wilayah Timur Tengah pada khususnya. Realitas tersebut tidak bisa lepas atas akuntabilitas adn kualitas lulusan Gontor pada masa itu, sehingga ketika di Indonesia pengakuan terhadap pesantren belum didapat, perguruan tinggi di wilayah timur tengah seperti Mesir, Arab Saudi dan lainnya telah mengakui secara utuh atas lulusan pesantren. Merujuk pada deskripsi diatas, pada dsarnya istilah mu’adalah sudah muncul pada tahun 2009 sebagai penjabaran atas realita bahwa banyak lulusan pesantren yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi di perguruan tinggi luar negeri khususnya perguruan tinggi Islam di Arab Saudi, Mesir dan lainnya.

Penyelenggaraan Pesantren Mu’adalah
	Konsep mu’adalah merupakan model baru sistem penyelengaraan pesantren sebagai alternatif dan solusi dalam meningkatkan relevansi, daya saing dan mutu pesantren.  Merujuk pada konsep SWOT (strengths, weaknesses, opportunities dan threats) maka mu’adalah bagian dari rekontruksi pesantren sehingga meskipun mengalami modernisasi dan inovasi namun tidak kehilangan jati diri (Bashori, 2017). Buku pedoman tentang penyelenggaraan pesantren muaddalah yang ditulis oleh Yusuf (2009), mendeskripsikan tentang tujuan terealisasinya pesantren muaddalah seperti kutipan dibawah ini :
“1. Guna pemberian pengakuan (recognition) terhadap sistem pendidikan yang ada di pesantren sesuai dengan tuntutan dan amanah undang-undang yang berlaku; 2. Berfungsi mendapatkan gambaran kinerja pesantren yang akan dimu’adalahkan/disetarakan dan selanjutnya dipergunakan dalam pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta tata kelola pendidikan Pontren; dan 3. Untuk menentukan pemberian fasilitasi terhadap suatu pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang setara/mu’adalah dengan Madrasah Aliyah/SMA” 
Deskripsi diatas setidaknya yang menjadi intisarinya adalah berkaitan dengan recognition (pengakuan) atas sistem pendidikan pesantren. Imbas yang diinginkan atas pengakuan (recognition) meningkatnya kinerja institusi pesantren dalam memberikan kontribusi dalam mencerdasakan kehidupan bangsa dengan pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pesantren baik dalam segi pengelolaan maupun proses pendidikan, meskipun pada dasarnya peran dan kontribusi pesantren kepada bangsa dan negara tidak perlu dipertanyakan lagi.

Prosedur Penyelenggaraan Pesantren Mu’adalah
	Ada beberapa prosedur tahapan yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan pemerintah bagi pesantren dalam rangka mencapai status muaddalah/regocnition (penyetaraan). Realitas ini menunjukkan bahwa, tidak semua pesantren yang ada dapat diberi status muaddalah, hanya diperuntukan bagi pesantren yang telah mampu memenuhi syarat-syarat. Beberapa kriteria pokok mu’adalah diantaranya adalah :
1.	Pesantren harus berstatus yayasan atau lembaga yang sudah terdaftar pada dinas terkait.
2.	Terdaftar sebagai lembaga pendidikan pada Kementrian Agama (Kemenag) dan tidak menggunakan kurikulum Kemenag atau Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
3.	Tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan, antara lain yaitu : tenaga kependidikan, santri (peserta didik), dan kurikulum, ruang belajar, buku pelajaran, memiliki jenjang pendidikan yang terstruktur dan terukur, dan sarana prasarana.
	Berkaitan dengan komponen diatas, pesantren yang akan berstatus muaddalah harus memiliki kurikulum yang pasti. Kurikulum merupakan sebuah rancangan atau seperangkat perencanaan dan pengaturan yang berisi mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran yang difungsikan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Penekanan pada pesantren muaddalah  terkait dengan muatan kurikulumnya adalah kitab kuning sebagai kitab klasik yang membahas berbagai disiplin keilmuan. Penekanan kitab kuning sebagai kitab wajib dan merupakan core curriculum  bagai pesantren muaddalah, ditegaskan dalam buku pedoman penyelenggaran pesantren muaddalah, sebagai berikut :
"Salah satu ciri dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada pondok pesantren adalah mempergunakan kitab-kitab berbahasa Arab (kitab kuning) sebagai buku teks pokok mata pelajaran, yang meliputi al-Qur’an, Hadits, Bahasa Arab, Ilmu Tafsir, Syariah yang terdiri dan Fiqih dan Ushul Fiqh.Pengajian kitab kuning di pondok pesantren pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk sorogan, wetonan dan bandongan".

	Deskripsi di atas tampak jelas bahwa kitab kuning merupakan sumber vital pembelajaran di sebuah pesantren mu’adalah. Di dalam kitab-kitab tersebut dipelajari berbagai bidang disiplin ilmu seperti tauhid, fiqh, aqidah dan lain sebagainya. Sementara itu cara mempelajari kitab kuning tersebut juga memiliki ciri khas yang ada di pesantren mu’adalah yaitu dengan berbagai macam metode seperti bandongan, wetonan dan sorogan.
	Berkaitan dengan jenjang pendidikan, pesantren yang akan berstatus muaddalah harus memiliki hal tersebut secara terstruktur dan terukur. Rujukan atas fakta tersebut, sebagaimana yang dikutipan dari Yusuf (2009) seperti dibawah ini :
“Jenjang pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan yaitu : 1. Jenjang pendidikan sederajat Madrasah Ibtida’iyah selama 6 tahun; 2. Jenjang pendidikan sederajat MadrasahTsanawiyah selama 3 tahun; dan 3. Jenjang pendidikan sederajat Madrasah Aliyah selama 3 tahun (Wujud jenjang pendidikan setara aliyah antara lain adalah Madrasah Salafiyah ‘Ulya (‘Aly atau Aliyah), Dirasah Mu’allimin Islamiyah (DMI), Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyah (KMI), Tarbiyatul Mu’allimin Al-Islamiyah (TMI), dan Madrasah Diniyah ‘ulya atau setingkat Takhassus yang sudah lulus jenjang Wustho dan awwaliyah/Ula (pasal 5 ayat 1 tentang penamaan). Komponen yang dievaluasi dalam pesantren mu’adalah yaitu : 1. Kurikulum atau Proses Belajar Mengajar (PMB); 2. Tenaga Kependidikan; 3. Peserta didik; dan 4. Menejemen Pengelolaan Pendidikan”

	Terkait dengan aspek sarana dan prasarana, memiliki beberapa butir pertanyaan dan pernyataan yang terdiri atas 100 butir, yang kemudian di skoring. Adapun rincian hal tersebut tampak dalam tabel di bawah ini :
No	Komponen Mu’adalah	Jumlah Item	Bobot Nilai per item	Skor nilai 1-5	Jumlah maksimal per komponen	
1	Kurikulum atau PBM	25	5	5	625	
2	Tenaga Kependidikan	25	4	5	500	
3	Peserta didik	15	3	5	225	
4	Menejemen Pengelolaan	15	2	5	150	
5	Sarana Prasarana	20	1	5	100	
Jumlah	100			1400	
*sumber : Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu’adalah.  Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren tahun 2009
Pemberian status muaddalah merupakan hasil dari proses penilaian yang dilakukan atas pesantren. Merujuk dari hasil penilaian, status mu’adalah diberikan dengan peringkat sebagai berikut:
Peringkat	Total komponen	
Sangat Baik (A)	1260-1400 (90 %-100%)	
Baik (B)	1050-1259 (75%-89%)	
Cukup (C)	840-1049   (60%-74%)	
Belum dapat disetarakan	    < 840     (60%)	
*sumber : Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu’adalah. J Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren tahun 2009
Acuan tersebut diatas merupakan landasan dalam menentukan status muaddalah bagi pesantren. Kriteria penilaian yang disusun berfungsi untuk menilai kelayakan bagi pesantren yang berkeinginan dan mengajukan untuk memperoleh status muaddalah. Proses pengajuan untuk memperoleh status muaddalah, pesantren bisa mengajukan pada tahun berikutnya apabila dalam proses penilaian dan verifikasi serta validasi komponen belum dinytakan lolos. Status muaddalah mempunyai masa berlaku yaitu empat tahun yang harus diajukan kembali untuk proses akreditasi status muaddalah. Pesantren yang telah memperoleh nilai Baik (B) atau Cukup (C) dapat mengajukan usulan untuk memperoleh nilai kesetaraan yang lebih tinggi setelah status mu’adalah berlaku selama dua tahun. Standart isi (SI, standart kompetensi lulusan (SKL), dan standart kompetensi lulusan (SKL), dan standart kompetensi dan kompetensi dasar(SKKD) pesantren mu’adalah mencakup tujuh mata pelajaran agama (Tafsir, Hadist, Ilmu Tauhid, Akhlak, Fiqh, Bahasa Arabdan Tarihk) dan tiga mata pelajaran umum (Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika). 
Pesantren Mu’addalah : antara Recognisi, Rekontruksi dan Hilangnya Indigenousity Pondok Pesantren. 
Susunan kata pada bab III merupakan fakta nyata realitas munculnya pesantren mu’adalah sesuai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah Pada Pondok Pesantren. Pengakuan (recognisi) yang merupakan intisari dari peraturan ini membawa konsekuensi logis menuntut adanya perubahan pada seluruh sistem yang ada di pesantren. Pengaruh nyata dari kebijakan ini adalah ancaman terhadap indigenousity (orisiniltas) pesantren itu sendiri. Kemunculan kebijakan khususnya dalam dunia pendidikan memang diarahkan pada filosofi countinues quality improvement (perbaikan yang bersifat bekelanjutan). Dua mata pisau yang berbeda merupakan esensi dari sebuah kebijakan dan menjadi sebuah keniscayaan. 
Konsep teoritis yang digunakan sebagai kacamata analisis dalam melihat peraturan diatas mengacu pada model implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Mazmanian dan Sabatier yang dikenal dengan istilah A Framework for Policy Implementation Analysis (2008 : 196). Merujuk pada peraturan tentang Muaddalah dihubungkan dengan konsep tersebut, setidaknya ada tiga komponen yang terangkum yaitu : a. Tingkat kesukaran implemntasi kebijakan dalam berbagai macamnya seperti perubahan tingkah laku yang dikehendaki; b. Ketepatan kemampuan dalam menstruktur kebijakan dan c. Faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan.
	Recognisi atau pengakuan yang menjadi target utama dalam kebijakan ini merupakan bentuk legalitas formal fundamental atas kontribusi dan peran pesantren sebagai institusi pendidikan dengan kemandiriannya dalam berbagai aspeknya. Perjalanan pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan, pada dasarnya sejak awal kemunculannya dengan berbagai kebijakan yanga ada, pesantren tetap dapat eksis dan realitasnya output pesantren dapat melanjutkan studi pada jenjang pendidikan selanjutnya. Kebijakan politis peraturan tersebut sebagai sebuah recognisi atau pengakuan memberikan kemudahan terhadap lulusan pesantren dalam melanjutkan menempuh jenjang pendidikan diatasnya. Agenda perubahan sebagai keniscayaan yang harus dilakukan oleh pesantren pada akhirnya menjadi kewajiban harus dipenuhi dan menjadi bersifat wajib ain. 
	Rekonstruksi yang harus dilakukan institusi pesantren untuk mencapai tahap recognisi atau pengakuan/penyetaraan, seperti yang telah terdeskripsi diatas meliputi berbagai hal khususnya kurikulum, yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan finish untuk memperoleh medali atau penghargaan (Nasbi, 2017). Kurikulum sebagai titik pijak dan sebagai dasar utama proses pendidikan, pesantren sebagai pihak yang berkepentingan harus merubah sesuai dengan aturan. Kurikulum pesantren sebelum munculnya kebijakan politis pendidikan ini dapat dikatakan 90 % merupakan mata pelajaran keagamaan, maka harus berubah dengan rasio 70% keagamaan dan 30% umum (Mushollin, 2014). Kondisi ini sesuai dengan tuntutan yang tertera pada peraturan PMA nomor 18 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1 dan 3 yang berbunyi :
1)	Kurikulum satuan pendidikan muadalah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum.
3)	Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. pendidikan kewarganegaraan (al-tarbiyah al-wathaniyah); b. bahasa Indonesia (al-lughah al-indunisiyah); c . matematika (al-riyadhiyat); dan d. ilmu pengetahuan alam (al-ulum al-thabi'iyah).
	Meskipun dari beberapa mata pelajaran umum yang tersebut dalam aturan tersebut sudah diajarkan di pesantren khususnya pesantren berbasis Gontor, namun pada pesantren salafiyah menjadi mata pelajaran baru yang harus ada dan tertera pada struktur kurikulumnya. Fakta ini pada akhirnya memberikan problem tersendiri bagai pesantren yang berkeinginan untuk bermetamorfosis sebagai pesantren mu’adalah.
	Prosedur dan mekanisme tahapan untuk berubah menjadi pesantren mu’adalah dan setelah mendapatkan status tersebut, pihak pesantren harus mengikuti akreditasi sebagai quality control yang dilakukan oleh instansi terkait. Dasar atas kebijakan ini tertera dalam pasal 27 ayat 1 :
“Penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah wajib mengikuti proses akreditasi”

Padahal sebelum kebijakan ini muncul, akreditasi merupakan hal yang tidak pernah menyapa pesantren. Meskipun demikian, pesantren dengan berbagai karateristik khasnya mampu melahirkan lulusan atau ouput yang memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan proses pendidikannya. Jaminan kualitas (quality assurnace) atas output atau lulusan pesantren sudah teruji dan terbukti. Pendek kata, pertanyaan apakah lulusan pesantren mempunyai kompetensi unggul atau expert dalam bidang bahasa Arab dan mempunyai kompetensi lisan dalam bahasa inggris tidak perlu diucapkan, apalagi kemampuan advanced dalam bidang keagamaan (Bukhori, 2017). Tingkat kemampuan tersebut apabila dibandingkan dengan lulusan sekolah umum yang sejak awal kemunculannya sudah diakui karena sistem peninggalan masa penajajahan, dapat diperbandingkan dan mungkin dipertandingkan. 
Orisinalitas pesantren sebagai sebuah fenomena dan realita model pendidikan khas Indonesia. Kebijakan-kebijakan politis pendidikan khususnya berkaitan dengan kebijakan pendidikan keagamaan Islam harus dirancang bukan hanya berorientasi aspek legal formal an sich. Tujuan memberikan recognisi  atau pengakuan/penyetaraan apda institusi pesantren jangan sampai mereduksi core value pesantren itu sendiri. Pesantren sebagai community based-eductaion harus dipertahankan sehingga tujuan kebijakan peraturan satuan pendidikan mu’adalah pada pondok pesantren dari  “penyetaraan” berubah menjadi “penyeragamaan” (Bukhory, 2011). Pendek kata,  keinginan atas recognisi yang ditindaklanjuti dengan rekonstruksi tidak harus mereduksi dan menghilangkan aspek indigenousity (orisinalitas) karateristik pesantren.
	Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 sebagai produk  kebijakan publik dalam pendidikan Islam merupakan hasil proses kajian terhadap eksistensi pendidikan Islam. Peraturan tersebut merupakan bentuk kongkrit impelementasi kebijakan yang telah dirumuskan secara komprehensif. Sebagai sebuah produk, kebijakan publik (public policy) tentu disusun berdsarkan mekanisme dan tahapan yang telah ditentukan seperti pelaksanaan studi kasus atas kebijakan yang akan disusun berkaitan dengan persepsi, pendapat, ide dan tanggapan dan lain sebagainya. Step by step tahapan yang dilakukan bertujuan agar ketika kebijakan terformulasikan dan terimplementasikan dapat memberikan efisiensi dan efektitas dalam mewujudkan orientasinya.  Merujuk pada teori Dunn (2003 : 25) beberapa tahapan yang dilakukan dalam perumusan kebijakan seperti yang tampak dalam gambar berikut ini :

Gambar 1.
Tahapan Kebijakan Menurut William Dunn (2003 : 25)

Penyusunan Agenda Perumusan masalah

Formulasi Kebijakan 
Membentuk beberapa alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dengan cara paling baik, yaitu meminimalisir kendala / penolakan kebijakan

Adopsi Kebijakan 
Menawarkan beberapa alternatif kebijakan dan hanya satu kebijakan terbaik yang diterima mayoritas dukungan

Implementasi Kebijakan 
Pemantauan hasil dan dampak yang diperoleh dari kebijakan

Evaluasi Kebijakan 
Kesimpulan dari tahap evaluasi, apakah sesuai kebijakan dengan fakta yang ada atau malah perlu adanya pembenahan atau pergantian kebijakan karena tidak lagi relevan dengan fakta yang ada

	

	Tahapan tersebut diatas nampak jelas bahwa impelementasi kebijakan perlu adanya evaluasi kebijakan sehingga kebijakan bukan hanya sebagai sebuah produk tetapi dapat melahirkan kebijaksanaan. Pendidikan pesantren merupakan model pendidikan yang different atau berbeda dengan model pendidikan lainnya dalam konteks keindonesiaan, sehingga perlu perlakuan khusus atas implementasi kebijakan tersebut.
Sinergisitas dalam ranah implementasi kebijakan merupakan sebuah keniscayaan yang harus disertakan, sehingga kebijakan tidak melahirkan problematika baru bagi pesantren. Keinginan untuk mereduksi problem yang dihadapi pesantren, namun pada akhirnya bersifat kontra produktif dengan produk kebijakan yang diimplementasikan. Merujuk pada deskripsi diatas, kebijakan harus dirumuskan secara komprehensif bukan hanya pada tataran permukaan an sich, sehingga tidak mengaburkan esensi sebenarnya dari objek yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
	
Penutup 
	Deskripsi analisis terhadap kebijakan pendidikan terkait dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2014 diatas secara eksplisit dan implisit dapat kesimpulan sebagai berikut :
1.	Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah Pada Pondok Pesantren merupakan keinginan untuk melegal formalkan recognisi (penyetaraan/persamaan) institusi pesantren.
2.	Kewajiban utama untuk menjadi pesantren mu’adalah adalah perubahan kurikulum pesantren dengan memasukkan mata pelajaran umum.
3.	Implementasi kebijakan pendidikan tentang pesantren mu’adalah harus dipahami secara komprehensif agar indigenousity (orisinalitas) pesantren tidak tereduksi. 

Daftar Rujukan
Agustino, Leo. (2008). Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
Bashori, B. (2017). Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan. https://doi.org/10.22202/mamangan.1313
Bukhori, U. (2017). KH. IMAM ZARKASYI DAN GENRE BARU PONDOK PESANTREN. Dirosat : Journal of Islamic Studies. https://doi.org/ 10.28944/dirosat.v1i2.21
Bukhory, U. (2011). Status Pesantren Mu’adalah: Antara Pembebasan dan Pengebirian Jatidiri Pendidikan Pesantren. Karsa.
Dunn, William. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogjakarta: Gajah Mada University Press.
Hasan, M. (2016). INOVASI DAN MODERNISASI PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN. KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman. https://doi.org/ 10.19105/karsa.v23i2.728
Herman. (2013). Sejarah Pesantren Di Indonesia. Jurnal Al-Ta’dib.
Hidayat, A., & Wahib, E. (2014). Kebijakan Pesantren Mu’adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan. Jurnal Pendidikan Islam. https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31. 183-201
Ismail, I. (2017). PESANTREN DALAM PERUBAHAN SOSIAL. RELIGIA. https:// doi.org/10.28918/religia.v12i1.201
Kesuma, G. C. (2018). Refleksi Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini. Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah. https://doi.org/ 10.24042/tadris.v2i1.1740. 
Machali, Imam. (2012, 8 Mei). Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa ke Masa : Dari Kebijakan Diskriminatif Menuju Kebijakan Berkeadilan. Diperoleh, 01 April 2019 dari http://arfaumg.blogspot.com/2012/05/kebijakan-pendidikan-islam-dari-masa-ke.html
Muhakamurrohman, A. (2018). PESANTREN: SANTRI, KIAI, DAN TRADISI. IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya. https://doi.org/10.24090/ ibda.v12i2.440
Mushollin. (2014). Kurikulum Pondok Pesantren Muadalah. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam.
Nasbi, I. (2017). Manajemen Kurikulum. Pendidikan. https://doi.org/10.1017/ CBO9781107415324.004
Nawawi. (2006). Sejarah dan Perkembangan Pesantren. Ibda` | Vol. 4 | No. 1 | Jan-Jun 2006 |4-19.
Supriadin. (2005). Politik Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah. EL-HIKMAH. 
Yusqi, M. Ishom, 2009. Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu’adalah. Jakarta : Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren.
Yusuf, Choirul Fuad. (2009). Pedoman Pesantren Mu’adalah (Jakarta: Direktur Jendral Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Zakaria, G. A. N. (2010). Pondok Pesantren : Changes and Its Future. Journal of Islamic and Arabic Education.
___________UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
__________Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Thaun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantre.